STUDI EKONOMI POLITIK NEGARA BERKEMBANG

Localizing Sustainable Development Goals di Kabupaten Garut

Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

Studi Ekonomi Politik di Negara Berkembang

 

Agnia Aulia A

44318012

 

A.    Latar Belakang Masalah

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global yang baru dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memiliki prinsip utama Leave No One Behind ini lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, pada september 2012 dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan lingkungan, sosial dan ekonomi. Fokus utama pelaksanaan Sustainable Development Goals melibatkan banyak pihak seperti aktor pembangunan baik itu pemerintah, Civil Society Organization (CSO) sektor swasta akademis dan pihak lainnya.

Pelaksanaan Sustainable Development Goals di Indonesia sendiri mengimplementasikan tujuan target SDGs yang dikelompokan ke dalam empat pilar yaitu pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pembangunan hukum dan pembanguunan tata kelola. Indonesia berhasil masuk dalam kategori enam negara terbaik dalam melaporkan VNR, hasilnya Indonesia kemudian diundang dan difasilitasi PBB bertemu dengan lembaga internasional, lembaga keuangan dan investasi untuk meyampaikan berbagai kegiatan yang akan dilakukan.

Ada banyak langkah yang harus dilakukan agar Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs ini berjalan dengan semestinya, salah satunya adalah keikut sertaan daerah dalam pembangunan daerah. Hal tersebut merupakan salah satu peranan penting dalam menyukseskan pembangunan nasional.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis akan menganalisis bagaimana pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di setiap daerah di Indonesia berdasarkan empat pilar SDGs yang berlaku di Indonesia karena dalam hal pembangunan setiap wilayah/daerah tidak akan mendapatkan hasil yang sama karena berbagai kendala mulai dari geografi, SDM dan SDA. Seperti halnya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Garut yang terus melakukan upaya agar tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di daerahnya bisa tercapai dengan harapan capaian itu akan menjadi percontohan bagi provinsi atau daerah-daerah lainnya meskipun hanya sedikit.

Maka dari itu penulis akan mengambil menganalisis bagaimana hasil dari upaya tersebut dalam membantu pembangunan nasional dalam sektor Pembangunan Sosial, Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Lingkungan, dan Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

B.     Pembahasan

Kabupaten Garut merupakan wilayah yang memiliki potensi berkembang karena sumber daya alam yang cukup melimpah. Selain itu, Kabupaten Garut memiliki  wilayah yang terbentang luas sampai ke arah selatan sehingga masyarakat yang tingal di wilayah ini memiliki ciri sumber daya alam sektor pertanian dan laut di daerah pesisir selatan.

Beberapa pembahasan di bawah akan menjelaskan hasil dari upaya pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kabupaten Garut yang menerapkan empat pilar sebagaimana yang diterapkan di Indonesia.

1.        Pilar Pembangunan Sosial

Pembangunan Sosial SDGs memiliki fokus utama dalam mencapai dan memenuhi hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

a.      Tanpa Kemiskinan

-       Presentase Kemiskinan

Berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2019, persentase masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Garut cukup tinggi hingga mencapai angka 8,98 persen dengan populasi kurang lebih 2,637 juta jiwa. Hasil dari perhitungan manual 8,98%×2.637.000÷100=236.802, jadi persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan di Kabupateh Garut mencapai ±237 ribu jiwa. Namun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut angka tersebut mengalami penurunan hampir 50% sejak tahun 2009 dengan persentase kemiskinan mencapai ±17,5%. Penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapita per bukan berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan Kabupaten Garut yaitu sebesar Rp. 301.202 perkapita perbulan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)[1].

Dalam upaya mengurangi kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Garut melaksanakan program Desa Berdaya Rumah Zakat. Program tersebut bisa membantu pemerintah dalam menjalankan programnya memberantas kemiskinan, saat ini sudah terdapat 23 fasilitator Desa Berdaya yang tersebar di 23 desa dan 21 kecamatan di Kabupaten Garut.

b.      Tanpa Kelaparan

-          Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Dikutip dari artikel Tempo.co, pada tahun 2012 beberapa daerah di Kabupaten Garut terancam kelaparan karena kerawanan pangan akibat bencana alam. Warga di daerah Cadasbodas, Desa Mekarmukti Cibalong terpaksa mengonsumsi umbi-umbian hutan sebagai pengganti beras. Selain itu kerawanan pangan ini juga di sebabkan oleh mahalnya bahan pokok seperti beras. Pada tahun 2017 ada surplus jenis pangan beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, sayur-sayuran buah-buahan, ikan, kentang, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Sedangkan yang minus jenis pangan kacang kedelei, kacang hijau, daging unggas, daging ruminansia, telur dan susu serta minyak goreng.

Berdasarkan data kemiskinan dari BPS Kabupaten Garut, pada tahun 2012 tingkat kemiskinan di Kabupaten Garut mencapai angka 12,5 persen sehingga pada saat itu penduduk miskin tidak mampu untuk membeli beras yang harganya menembus 10 ribu rupiah perkilogram. Namun seiring bergantinya tahun angka kemiskinan menurun sehingga kerawanan pangan yang menyebabkan kelaparan sebagian penduduk Kabupaten Garut ikut menurun, ditambah adanya saluran bantuan dari pemerintah Kabupaten Garut memalui anggaran daerah senilai 200 juta. Selain itu Pemerintah Kabupaten Garut mengantisipasi ancaman pangan melalui program membangun gudang persediaan pangan.

c.       Kehidupan Sehat Dan Sejahtera

-          Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

Yang perlu di ketahui sebelum membahas indikator persentase persalinan ibu dalam kurun usia 15-49 tahun, dari data tahun 2018 yang dipaparkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut memiliki data bidan puskesmas dan bidan desa berjumlah 966 orang dengan jumlah pesalinan dibantu tenaga kesehatan atau menggunakan fasilitas kesehatan sebanyak 51.783 kali pertolongan persalinan.

Kinerja pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan. Capaian kinerja dari Tahun 2014 sampai 2017 masih menggunakan target SPM sesuai indikator pada KEPMENKES No 828/MENKES/SK/IX/2008 sedangkan untuk Tahun 2018 menggunakan 12 indikator dari permenkes no. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dengan cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten pada tahun 2018 adalah 89,98%.[2]

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya:

a. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang persalinan yang sehat dan aman di fasilitas kesehatan

b. Meningkatnya sarana dan Prasarana yang memadai dalam pertolongan persalinan yang aman dan nyaman.

c. Meningkatnya kepatuhan dan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

d. Adanya Program JAMPERSAL/Jamina  Perasalinan.

e. Meningkatnya Peran serta lintas program dan lintas sektor.

2.      Pilar Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melali keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inivasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.

a.      Energi Bersih Dan Terjangkau

-          Penggunaan gas dalam rumah tangga

Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi penyediaan serta distribusinya menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

Di Kabupaten Garut indikator penggunaan gas rumah tangga berdasarkan data dari Pertamina menjelaskan kebutuhan gas elpiji mencapai 1,6 jt tabung gas tiap bulan. Kebutuhan gas selama Ramadan kerap menunjukan kenaikan signifikan hingga dua kali lipat dibanding bulan biasa, sehingga dibutuhkan suntikan pasokan untuk memastikan ketersediaan gas, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Garut, Jawa Barat pada saat bulan suci Ramadan, PT Pertamina menambah pasokan hingga 116 ribu tabung Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram.[3] Sedangkan ada kenaikan jumlah kebutuhan tabung gas hingga 2 juta pada tahun 2021.

b.      Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi

-          Dalam konteks indikator laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Dalam data dari BPS Kabupaten Garut tahun 2019 PRDB harga konstan mencapai ±14,64 juta. Sumbangan terbesar laju pertumbuhan PRDB menutur lapangan usaha tahun 2019 atas dasar harga konstan berasal dari sektor akomodasi, makanan dan minuman. Nilai PRDB terbesar masih di pegang oleh sektor usaha pertanian, perdagangan besar/eceran, industri pengolahan dan konstruksi.

Tahun 2019, LPE Kabupaten Garut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya adalah berkat program kemitraan, dalam rangka percepatan akses keuangan daerah yang dinilai sangat baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Program tersebut yakni kemitraan yang diinisiasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bank BJB melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Program ini yang menyebabkan usaha pertanian memegang nominasi sumbangan PRDB paling besar di Kab. Garut karena dengan adanya kemitraan yang sangat baik antara beberapa pesantren yang bekerjasama dan dibiayai oleh Bank BJB dalam melakukan kegiatan usaha pembibitan dan penggemukan ternak domba dan dijual kepada off taker (penjamin) yang merupakan mitra Bank BJB.

 

c.       Industri, Inovasi Dan Infrastruktur

-          Proporsi individu yang menggunakan internet

Pada tahun 2020 pemerintah Kabupaten Garut meresmikan program Desa Merdeka Internet. Program tersebut dibuat untuk mengatasi sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan sekolah selama pandemi Covid-19. PJJ disebut menjadi kendala para siswa di Kabupaten Garut, terutama di wilayah yang sulit koneksi internet.[4]

3.        Pilar Pembangunan Lingkungan

Pembangunan Pembangunan Lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.

a.      Air Bersih Dan Sanitasi Layak

-          Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.

. Pencapaian kinerja untuk cakupan air minum perkotaan pada tahun 2018 sebesar 56,21 % meningkat dari tahun 2014 yang mencapai 46.21 %. Cakupan air bersih perdesaan mencapai 76% pada tahun 2018 meningkat dari tahun 2014 sebesar 65,68%. Cakupan rumah tinggal bersanitasi mencapai 64,60% pada tahun 2018 meningkat dari tahun 2014 sebesar 53,38%.  Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dimana masyarakat dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. PAMSIMAS merupakan program sinergitas antara Pemda Garut dengan masyarakat untuk melayani kebutuhan air bagi masyarakat pedesaan. Program ini mendukung pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Keberhasilan tersebut terlihat di salah satu Desa, diwilayah kecamatan Malangbong kabupaten Garut. Tepatnya di Desa Kutanagara Program Pamsimas yang digulirkan pemerintah tahun 2018 itu dinilai terasa dan cukup berhasil, ungkapnya.[5]

b.      Kota Dan Pemukiman Layak

-          Proporsi Rumah Huni Layak

1)      Persentase Rumah Berlantai Bukan Tanah 96,7797,11

2)      Persentase Rumah Berdinding Tembok 52,8161,62

3)      Persentase Rumah Beratap Beton/Genting 99,0498,30

Berkaitan dengan hal tersebut bersumber dari jabarprov[6], Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Garut melaksanakan Sosialisasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Tahun Anggaran 2021 yang dananya bersumber dari Bantuan Gubernur di Gedung Pendopo Kabupaten Garut. Program rutilahu ini memberikan alokasi dana sebesar 17,5 juta rupiah untuk satu rumah, dengan sumber dana dari Bantuan Gubernur. Dana tersebut akan ditransfer secara langsung ke rekening penerima bantuan dan tidak boleh digunakan selain untuk pembangunan rumah. Tahun ini Kabupaten Garut dapat melewati target perbaikan per tahun, yaitu sekitar 3.200 lokasi yang akan tertangani, karena Disperkim Garut telah mengajukan 750 rumah, dan masih menunggu alokasi dari pusat untuk 2.440 rumah.

 

 

4.      Pilar Hukum dan Tata Kelola

a.        Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh

-          Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik

Dengan mngembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat yakni Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan presentase 96,33%. Reformasi yang sudah dilakukan sejak sejak tahun 2014 dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten Garut sudah menunjukkan adalanya berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah, revitalisasi lembaga organisasi perangkat daerah yang dilakukan dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang mampu berjalan dengan baik (good governance) ditandai dengan hasil penilaian Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah dengan nilai sangat tinggi, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kategori sangat baik atau predikat BB, opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu salah satunya ada di Peraturan perundang-undangan yang beberapa peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara masih ada yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir.

Penutup

Kesimpulan

            Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di poin pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi Kabupaten Garut dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) telah berjalan meskipun masih berupaya mencapai seluruh goals. Status saat ini di masa pandemi, Kabupaten Garut melanjutkan pembangunan yang berfokus pada rescue dan recovery karena kasus Covid-19 di Kabupaten Garut cukup tinggi sehingga sektor perekonomian menurun drastis. Sedangkan dalam indikator ketidak merataan pembangunan, berdasarkan pengamatan penulis yang tinggal di wilayah ini masalah tesebut masih terjadi namun mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir karena Permerintah Kabupaten Garut memiliki dan memenuhi program pembangunan desa. Contohnya pembangunan jembatan gantung sebagai penghubung satu desa dengan desa yang lainnya di beberapa kecamatan di Garut Selatan yang notabenenya memiliki cukup banyak daerah tertinggal. praktik program terbaik yang dijalankan pemerintah Kabupaten Garut sampai saat ini adalah pembangunan desa pelosok.

 

Referensi

Tasya Aspiranti¹ dan Ima Amaliah². Determinan Kemiskinan dari Faktor Sosial: Studi di Wilayah Pegunungan Kabupaten Garut. Universitas Islam Bandung.

[1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut 2019. garutkab.bps.go.id

[2] Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

[3] https://www.liputan6.com/regional/read/4529083/pertamina-suntik-116-ribu-tabung-gas-lpg-3-kilogram-untuk-garut

[4] https://www.republika.co.id/berita/qm4y59484/pemkab-garut-resmikan-program-desa-merdeka-internet

[5] https://infopublik.id/kategori/nusantara/347353/bupati-program-pamsimas-di-kabupaten-garut-cukup-berhasil

[6] https://jabarprov.go.id/index.php/news/41621/2021/03/15/Kabupaten-Garut-Terima-Bantuan-Perbaikan-Rutilahu-dari-Gubernur